MODERNISASI PERTANIAN: MEMBANGUN DESA PROGRESIF (1)

April 8, 2008

MODERNISASI PERTANIAN: MEMBANGUN DESA PROGRESIF (1)

Oleh:

Erond Litno Damanik, M.Si

1. Perspektif Politik Pertanian di Jawa dan Luar Jawa

Salah satu implikasi teori dualisme Boeke yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Clifford Geertz adalah perbedaan antara pola pertanian ”Indonesia Dalam’ sebagaimana dapat dilihat di Jawa. Kenyataan ini dikaitkan dengan dualisme, karena perbedaan ciri dan pola pertanian ini terutama dibentuk oleh sistem perkebunan besar yang diperkenalkan pemerintah kolonial mulai pertengahan abad ke-19 yakni setelah diundangkannya peraturan modal asing tahun 1870.

Walaupun Undang-Undang Agraria 1870 memang sangat mempengaruhi perbedaan pola perkembnagan pertanian Jawa dan luar Jawa, namun tentu saja hal itu tidak berarti bahwa hal demikian itu menjadi faktor penentu. Banyak faktor sosial budaya yang memang sudah berbeda misalnya antara suku Batak dengan suku Jawa, sehingga banyak perbedaan sifat-sifat yang tampak dewasa ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan sistem perkebunan yang diperkenalkan pemerintah kolonial. Misalnya, dalam pemaparan Geertz bahwa sifat ’Indonesia Luar’ yang individualistis dan suka berterus terang, maka sifat ini tidak ada hubunganya dengan sitem perkebunan besar, tetapi adalah sifat pembawaan asli suku-suku bangsa di Sumatera Utara.

Sementara itu, kepadatan penduduk yang berbeda memang dapat mempengaruhi sifat-sifat sistem kekerabatan dan hubungan antar orang. Misalnya sistem gotong royong yang dapat diharapkan lebih berkembang di daerah-daerah yang padat penduduk dimana orang tinggal berdekatan dan lebih saling membutuhkan. Sebaliknya, didaerah-daerah dimana penduduknya yang jarang, orang terbiasa mengatasi masalah yang mereka hadapi secara sendiri-sendiri. Perbedaan dalam cara hidup yang demikian, memang perlu mendapat perhatian para penyuluh pertanian di desa-desa. Memberikan penyuluhan pada petani di Jawa sangat berbeda dengan memberikan penyuluhan di Sumatera.

Bagaimanapun, apa yang dikatakan Boeke bahwa suatu kebijakan (atau dalam hal politik pertanian) tidak mungkin diberlakukan secara sama di seluruh Indonesia dengan mengharapkan hasil/tanggapan yang sama dari semua pihak yang bersangkutan, memang banyak kebenarannya. Secara kongkret, tidak hanya perbedaan sifat dan cara pikir manusia yang memerlukan perbedaan dalam cara pendekatan penanganan masalah-masalah pertanian, tetapi bahkan perbedaan komoditi yang ditanam memerlukan penanganan yang berbeda pula. Dalam hal inilah, biasanya timbul persoalan dalam politik pertanian. Politik pertanian dibidang padi jelas sangat berbeda dengan politik pertanian dalam menangani masalah karet. Misalnya, jatuhnya harga padi melampuai harga dasar di waktu panen raya, dapat dinetralisir oleh Bulog dengan cara melakukan operasi khusus. Namun ketika harga Karet jatuh di Sumatera, pemerintah sendiri mengaku belum menemukan cara ataupun solusi untuk menanganinya, karena hal demikian itu terkait dengan harga pasar karet dunia. Kenyataan bahwa, pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai karet dan sudah ada dalam hal padi. Memang kenyataan ini menunjukkan bahwa politik pertanian masih menunjukkan ’Jawa sentris’ atau kurang beriorentasi pada masalah-masalah yang dihadapi (petani perkebunan) diluar Jawa.

Barangkali, ada banyak betulnya kalau orang menyatakan kalau Jawa adalah masa lampau dan luar Jawa adalah (harapan) masa depan Indonesia. Bahkan lebih tepat lagi dapat dikatakan bahwa Jawa masa lampau, Sumatera masa kini dan Kalimantan (Kalimantan Timur) adalah masa depan. Artinya, pertanian Jawa betapun intensifnya adalah semata-mata untuk ’mempertahankan’ tingkat hidup yang sekarang telah tercapai, sedangkan Sumatera dapat diharapkan menjadi motor pembangunan pertanian Indonesia untuk selanjutnya. Disamping itu, kita juga masing punya pulau-pulau lain seperti Irian Jaya, disamping pulau-pulau lain yang sudah duikembangkan pertaniannya. Untuk Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan yang menjadi ’gudang beras’ bagi Indonesia bagian Timur dimasa lalu, diperlukan kebijakan yang tidak harus disamakan dengan kebijakan di Jawa, apabila kita tidak ingin menghambat rangsangan untuk meningkatkan produksi beras. Apabila petani di Sulawesi Selatan harus membayar barang-barang yang diperlukan dengan harga yang lebih tinggi daripada petani di Jawa maka adalah adil (dan sesuai prinsip pemerataan) apabila harga dasar gabah ditetapkan lebih tinggi daripada di jawa. Apabila kebijakan ini kita laksanakan maka berarti kita justru secara konsekuen melaksanakan program pemerataan. Ini berarti kita menyamakan dasar tukar (term of trade) petani padi di Jawa dan Sulawesi Selatan. Apabila lebih tinggi harga dasar, akan berarti juga lebih tinggi harga eceran beras maksimum di kota, sehingga menimbulkan macam-macam masalah lagi bagi pemerintah dalam kebijakan gaji dan lagi Bulog dalam operasi pasar maka penetapan harga jual pupuk pada petani dapat dipertimbangkan sehingga dasar tukar sekali lagi dapat lebih ’disejajarkan’ antara petani padi di Jawa dan Sulawesi Selatan

Salah satu sebab mengapa pola kebijakan pertanian kita belum mantap adalah karena secara objektif memang tidak mudah mengendalikan perekonomian yang dasar-dasarnya belum kuat. Bahkan kita tidak perlu mengingkari kenyataan bahwa perekonomian kita pada saat kita merebut kemerdekaaan, dan pada saat kita mulai mengadakan pembangunan merupakan perekonomian yang sangat ringkih. Kesediaan kita untuk membuka diri terhadap modal asing pada tahun 1967 memang lebih disebabkan oleh faktor keterpaksaan. Dengan demikian, mak mengalirlah modal asing di bidang penguasahaan hutan dan penangkapan ikan yang cepat menghasilkan keuntungan besar bagi para penanam modal ketimbang bidang-bidang perkebunan karet dan kelapa sawit. Kekayaan kita yang sangat besar dalam sumber daya hutan, telah mengobati kita dalam hal kelangkaan devisa untuk mengimpor pangan dan bahan-bahan lain yang snagat kita perlukan. Perkembangan ekspor sektor pertanian ekstraktif ini sama sekali tidak berkaitan dengan sektor pertanian non ekstraktif yakni sektor perkebunan dan tanaman pangan diluar beras. Walaupun kita sadar bahwa perkembangan ekonomi yang sehat harus menuju kepada penganekaragaman ekspor, baik dalam jensi komoditi maupun negara tujuan, namun karena kedudukan kita yang masih lemah dalam hal perdagangan luar negeri, maka kita sampai sekarang belum berdaya mengarahkan kecenderungan ke arah sana. Oleh karenanya, angka-angka sebagaimana yang biasa di pertunjukkan dalam neraca pembayaran luar negeri, terdapat semacam trade off antara pertumbuhan ekspor dan kesempatan kerja, sehingga dalam upaya melaksanakan jalur pemerataan kita perlu mengadakan peninjauan kembali beberapa kebijakan ekspor yang selama ini kita terapkan.

Contoh lainnya adalah adanya ’proteksi efektif’ bagi komoditi-komoditi di dalam negeri ini membuat barang-barang tersebut bersaing dipasar internasional. Inilah yang juga terjadi misalnya untuk komoditi buah-buahan dan sayur-mayur dari Sumatera Utara yang ekspornya jatuh selama tahun tujuh puluhan. Komoditi yang biasanya diekspor ke Singapura dan Malaysia ini resminya menerima proteksi hanya 117% tetapi dalam kenyataan (proteksi efektif) mencapai 1100%. Perbedaan yang besar antara proteksi nominal (bea cukai) dari proteksi efektif menggambarkan banyaknya pungutan-pungutan tidak resmi yang harus dikeluarkan oleh eksportir. Inilah secara keseluruhan merupakan hambatan kelembagaan yang sangat merugikan ekspor Indonesia.

Dari segi kebijakan pembangunan pertanian kiranya amat perlu untuk lebih memberikan rangsangan kepada daerah-daerah luar Jawa untuk mengembangkan sumber daya yang dimilikinya baik berupa tanaman pangan maupun tanaman eksport. Jika pada masa lalu, kepada setiap pengekspor diberikan berupa perangsang ADO (Alokasi Devisa Otomatis), maka prinsip kebijakan ini perlu terus dipertahankan. Pada dasarnya, politik pertanian pada tingkat nasional perlu lebih memperhatikan potensi-potensi sehingga jangan sampai potensi ini terabaikan.

Demikianlah dikotomi atau dualisme antara Jawa dan Luar Jawa perlu benar-benar diperhatikan bukan justru untuk menghambat pemaduan (integrasi) ekonomi nasional Indonesia, tetapi justru untuk menjamin keserasian dalam perkembanganya. Pertumbuhan dan perkembangan yang serasi akan mengakibatkan pembangunan pertanian yang sekaligus menjurus tercapainya tujuan-tujuan pemerataan. (bersambung)

Penulis: Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial

Universitas Negeri Medan

Ketua: SIMETRI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: