MENGGERAKKAN SEKTOR PERTANIAAN

March 15, 2008

MENGGERAKKAN SEKTOR PERTANIAN KITA

Oleh:

Erond Litno Damanik, M.Si

Pengantar.

Masyarakat desa di Indonesia identik dengan sektor pertanian dan sektor ini hampir dihuni oleh 70-80% dari total populasi warga negara Indonesia. Oleh karenanya, tidak salah apabila Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agraris. Itu berarti terdapat paling tidak sekitar 140 juta jiwa penduduk Indonesia yang dihidupi atau menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Mereka adalah petani yang bisa jadi adalah petani subsisten (peasant) yakni petani yang masih memikirkan kebutuhan hidupnya sehari-hari dan belum berorientasi market. Atau pula petani bisnis (farmer) yaitu petani yang telah berhasil mengatasi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan telah berorientasi pasar. Pada umumnya, masyarakat petani di Indonesia adalah petani padi yang diperuntukkan dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari ataupun dijual untuk menutupi kebutuhan sektor rumah tangga, baik untuk keperluan adat istiadat, sekolah anak ataupun pembayaran zakat, listrik dan lain sebagainya. Mereka ini adalah bagian masyarakat yang kerap terabaikan dalam terma-terma kebijakan pembangunan. Dimana, keadaan mereka seringkali terjepit akibat ketiadaan kebijakan yang mampu menyentuh kehidupan mereka. Golongan mereka ini adalah anggota masyarakat yang dari segi sosial ekonomi rumah tangga memiliki pendapatan yang serba pas-pasan. Golongan mereka ini, bisa jadi adalah kaum pendatang yang menyewa lahan untuk pertanian, atau bisa juga mereka yang memiliki lahan relatif sempit ataupun buruh tani yang dipekerjakan di sawah-sawah atau ladang-ladang kaum elit desa. Golongan masyarakat petani yang sedikit lebih maju adalah petani (farmer) yang telah berhasil mengatasi kebutuhan subsistensnya, sehingga mereka ini telah mengalihkan pola pertaniannya ke arah pasar. Yakni, pertanian yang melihat prospek pasar atau paling tidak, mereka ini telah dapat mengidentifikasi kemauan pasar, pola pertanian yang lebih maju seperti pemupukan yang lebih sempurna, penggunaan pestisida dan yang terpenting adalah bahwa dari segi sosial ekonomi, mereka memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan pertaniannya. Bisa jadi mereka ini adalah kaum konglomerat desa, ataupun pemodal yang turun dari kota dan memilih sektor pertanian sebagai lahan usahanya. Namun demikian, persoalan yang justru timbul adalah bagaimanakah nasib petani kita, khususnya petani subsistens yang dari segi sosial ekonomi tergolong masyarakat dengan pendapatan yang relatif rendah?. Apakah kebijakan pemerintah telah berhasil meningkatkan status pertanian kita?.

Sektor Pertanian dan Arah Kebijakan Pembangunan

Dewasa ini, konsentrasi pembangunan kita berada di perkotaan yakni dengan mengutamakan sektor industri ataupun jasa layanan publik. Berbagai pembenahan dilakukan diperkotaan sehinga menarik laju migrasi yang meningkat. Disamping itu, membudayanya anggapan bahwa kota adalah cermin peradapan, telah pula menjadi daya tarik sendiri bagi daerah perkotaan. Akibatnya orang-orang dari desa berlomba-lomba datang kekota mengadu nasib mereka. Ironisnya adalah bahwa kerap kali mereka itu tanpa dibekali oleh sejumlah pengetahuan yang cukup sehingga, sumber daya yang mereka miliki tidak banyak bermanfaat dikota. Akibatnya adalah bahwa mereka itu terpaksa memasuki sektor informal di perkotaan yang relatif lebih mudah untuk dimasuki. Fenomena seperti ini telah serta merta menjadikan desa menjadi miskin sumber daya karena mereka yang melakukan migrasi (kekota) pada umumnya adalah kalangan muda. Akibatnya, desa menjadi relatif terlupakan dan sektor yang penting di desa yakni sektor pertanian dikelola oleh generasi yang relatif tua, yang memiliki kemampuan rendah dalam mengelola pertaniannya. Keadaan ini, telah pula menjadikan desa sebagai kawasan yang kurang maju dibanding dengan kota. Disamping itu, minimnya campur tangan pemerintah dalam mengelola pertanian masyarakat desa telah membuat desa relatif tertinggalkan. Geliat masyarakat untuk menggerakkan pertaniannya menjadi kendur akibat pola kebijakan pemerintah yang dinilai bukan mendukung usaha mereka, tetapi justru mengelabui mereka. Katakanlah tentang upaya pemerintah baru-baru ini untuk melakukan import beras. Disatu sisi keputusan ini adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap sebagaian kecil masyarakat Indonesia yang tinggal diperkotaan yang konon masuk dalam garis kemiskinan. Disamping itu, persoalan lain yang belum terpecahkan hingga saat ini adalah menyoal tentang harga-harga pupuk ataupun pestisida yang relatif tidak terjangkau oleh para petani kita, maupun tidak adanya kepastian harga-harga hasil pertanian. Ambil saja contoh seperti padi. Dengan cara yang sederhana, padi baru menghasilkan setelah empat bulan dan harga jual gabah berada di bawah reta-rata. Sehingga berdasarkan kalkulasi yang tidak begitu rumit, hasil pertanian padi selama empat bulan tersebut adalah merugi. Sementara, bagi sebagian petani padi tersebut sepertinya tidak punya pilihan untuk beralih ke sektor tanaman lain, ataupun sama sekali dengan alasan tertentu tidak memiliki alternatif untuk pindah pekerjaan. Namun, bagi sebahagaian orang lain, dengan kondisi petanian yang terus merugi mau tidak mau dirinya harus keluar dari sektor itu dan beralih kesektor lain kendati ia belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan barunya. Kondisi seperti ini telah berakibat langsung pada sektor pertanian kita, dimana kita akan selamanya menjadi konsumen beras. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kebijakan pemerintah yang dapat menyentuh masyarakat petani desa, yakni dengan mengupayakan pembangunan desa dan sektor pertaniaanya. Dengan begitu, masyarakat desa tidak lagi berbondong-bondong ke kota untuk mencari alternatif pekerjaan.

Mengubah Paradigma

Dalam dekade 80-an, Bangsa Indonesia pernah dikenal sebagai negara produsen beras yang tidak hanya mencakup Asia Tenggara, melainkan di seluruh dunia. Namun program itu yang dikenal dengan revolusi hijau (green revolution) mengintensifkan sektor pertanian dengan berbagai upaya seperti Bimas, inmas dan lain sebagainya. Kedua program inimemperkenalkan konsep baru dalam pertanian di Indonesia seperti pengenalan bibit unggul, pemupukan, irigasi, mekanisasi pertanian maupun berhasilnya para penyuluh pertanian (PPL). Akan tetapi, program ini tidak mengakar di dalam masyarakat karena pada saat itu, program ini tampak seolah-olah dipaksakan. Pemaksaan ini wujudnya adalah dengan adanya ancaman bagi yang tidak menanam padi, berikut sangksi dari pemerintah yang dilakukan oleh aparat militer. Akibatnya adalah bahwa masyarakat melakukan pekerjaan ini dibawah paksaan sehingga sulit bagi mereka untuk berkembang. Diantara mereka itu, beberapa diantaranya memang berhasil, namun jumlah mereka adalah sangat sedikit padahal program tersebut dilaksanakan hampir mengindonesia. Salah satu faktor yang menjadi penghambat lajunya pola pertanian pada dekade 80-an tersebut adalah ketidakadaan kesinambungan program. Artinya, jika pada waktu program ditentukan, berbagai fasilitas diberikan pemerintah seperti bibit unggul, kredit dan pemasaran gabah serta pengawasan ketat. Namun, setelah Indonesia dikenal sebagai produsen beras, program tersebut terhenti dan masyarakat dibiarkan mengelola pertaniannya sendiri. Indikasi ini menunjukkan bagi kita, bahwa masyarakat kita seolah-olah tidak mampu untuk mengadopsi sistem pertanian yang dikenal modern pada saat itu. Fenomena lain yakni pemberian kredit pada pertengahan tahun 1990-an yang dikenal melalui Jaring Pengaman Sosial atau JPS berupa kredit penanaman beberapa komoditi pertanian selama satu tahun. Namun, program ini juga kurang berhasil, karena pemerintah hanya sebatas memberikan kredit tanpa melakukan intervensi sedikit pun seperti melakukan penyuluhan dan bimbingan. Akibatnya, ketika masa kredit jatuh tempo, dana yang pernah mereka terima tidak bisa dikembalikan. Contoh kongret ini dapat kita jadikan sebagai pedoman bahwa pemberian tunjangan modal tani yang tanpa diikuti oleh penanganan sektor lain seperti pasar, dan partisipasi penyuluh pertanian, membuat program itu menjadi mandek. Beberapa persoalan yang disebut diatas, ternyata tidak mampu mengangkat status pertanian kita. Dalam arti lain, pertanian kita tetap tertinggal dan seolah-olah hampir terlupakan. Belum lagi akibat kebijakan pemerintah kita yang seolah-olah tidak mempedulikan nasib mereka dan malah membiarkan mereka berjalan sendiri. Stagnasi harga komoditas pertanian, sementara melambungnya harga pupuk dan pestisida, seakan menjepit petani kita dan membuat mereka semakin tidak berdaya. Oleh karenanya, penting dilakukan perubahan paradigma dalam memperbaiki sektor pertanian kita yang dapat mengangkat dan mempertinggi sektor pertanian dan para pelaku pertanian. Perubahan-perubahan itu adalah sedemikian penting yang dapat menyentuh para petani seperti: kebijakan dalam penentuan harga pupuk dan pestisida, intervensi dalam penentuan harga komoditas pertanian, mengoptimalkan kembali penyuluh pertanian, meninjau kembali kebijakan import hasil-hasil pertanian, dan meniadakan penguasaan pasar oleh orang tertentu (monopoli). Yang paling menentukan adalah adanya program yang dilakukan secara bersama-sama dengan petani sehingga setiap fasenya dapat dipantau. Bisa jadi program itu adalah semacam asitensi (pendampingan) terhadap para petani yakni penyuluhan dan parktek yang diberikan sekaligus. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi yang dibarengi dengan kesungguhan yang memberdayakan para petani. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui program ini adalah menyalurnya pengetahuan pertanian (inovasi pertanian) kepada para petani sehingga diharapkan mereka dapat semakin mandiri. Dengan begitu, kehidupan petani kita dapat semakin sejahtera yang sangat berdampak positif terhadap perekonomian negara. Inilah harapan kita tentunya, sehingga diharapakan adanya kebijakan langsung yang dapat menyentuh para petani. Untuk itu, perlu adanya komitment pemerintah untuk merubah paradigmanya terhadap petani untuk dapat meningkatkan pertaniannnya. Dengan begitu, kita dapat berharap bahwa sektor pertanian kita yang kita nilai sangat strategis bukan sekedar guyonan belaka. Semoga!

Penulis: Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial

Lembaga Penelitian

Universitas Negeri Medan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: